KONDISI POLITIK INDONESIA MASA DEMOKRASI PARLEMENTER (1950-1959)

 

www.pustakamadani.com

Masa demokrasi parlementer adalah masa pemerintah Indonesia menggunakan UUDS 1950. Masa ini disebut masa demokrasi liberal karena sistem politik dan ekonomi menggunakan prinsip liberal. Masa ini dimulai sejak 17 Agustus 1950.

a.   Sistem pemerintahan: Kabinet disusun menurut kekuatan partai dalam parlemen dan presiden hanya sebagai simbol kesatuan Negara. Perdana menteri bertanggung jawab terhadap parlemen. Kabinet parlemen yang digunakan yaitu zaken kabinet artinya cabinet yang menteri-menterinya dari tokoh yang ahli di bidangnya tanpa mempertimbangkan latar belakang partainya.  Ciri sistem demokrasi ini adalah banyaknya partai politik yang berebut kekuasaan sehingga sering terjadinya pergantian kabinet. Adapun kabinet masa ini:

        1. kabinaet Natsir (September 1950-Maret 1951)

        2. Kabinet Sukiman (April 1951-Februari 1952)

        3. kabinet Wilopo (April 1952-Juni 1953)

        4. Kabinet Ali Sastroamidjojo I (Juli 1953-Juli 1955)

        5. Kabinet Burhanudin Harahap (Agustus 1955-Maret 1956)

        6. Kabinet Ali Sastroamidjojo II ( Maret 1956-Maret 1957)

        7. Kabinet Djuanda (Maret 1957-Juli 1959)

b.     Sistem kepartaian, yang dianut adalah sistem multi partai yaitu dengan banyak partai politik, yakni

Nama partai	Pimpinan	Tanggal berdiri
Majelis syuro muslimin Indonesia (masyumi)	Dr. sukirman Wiryosanjoyo	7 November 1945
Partai nasional Indonesia (PNI)	Sidik joyosukarto	29 Januari 1945
Partai sosialis Indonesia (PSI)	Amir Syarifuddin	20 November 1945
Partai komunis Indonesia (PKI)	Mr. Moh. Yusuf	7 November 1945
Partai buruh Indonesia (PBI)	Nyono	8 November 1945
Partai rakyat jelata (PRJ)	Sutan Dewanis	8 November 1945
Partai Kristen Indonesia (parkindo)	Ds. Probowinoto	10 November 1945
Partai rakyat sosialis (PRS)	Sutan Syahrir	20 November 1945
Persatuan marhaen Indonesia (permai)	JB Assa	17 November 1945
Partai katholik republic Indonesia (PKRI)	IJ Kasimo	8 Desember 1945

Banyaknya partai menyebabkan persaingan antar partai sehingga cenderang memperjuangkan kepentingan golongan dari pada kepentingan nasional. Mereka saling menjatuhkan sehingga menyebabkan seringnya pergantian kabinet.

c.    Pemilu 1955

Merupakan pemilu pertama sebagai tonggak demokrasi di Indonesia. Pemilu 1955 dianggap pemilu paling demokratis karena dalam kondisi masih belum stabil rakyat melaksanakan dan menjalankan hasil pemilu dengan tertib.

Pemilu 1955 dilaksanakan dua tahap yaitu tahap satu pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR sejumlah 250 orang dengan dimenangkan oleh 4 partai poliitik yaitu PNI, Masyumi, NU dan PKI. Pemilu kedua pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante yang bertugas membuat UUD pengganti UUDS.  Anggota DPR dilantik pada 20 Maret 1956 dan anggota konstituante pada 10 November 1956.